Negara Tunnisia

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejarah Tunisia dapat ditelusuri dari berdirinya Kerajaan Carthage (Kartago) sekitar tahun 814 SM. Pada abad ke-2 SM, Kerajaan Kartago mengalami kehancuran hingga mengakibatkan saling bergantinya kekuasaan asing di Tunisia. Tunisia yang saat itu lebih dikenal dengan nama Afrika kemudian menjadi pusat Kerajaan Romawi di Selatan Mediterania. Kedaulatan-nya meliputi sebagian wilayah kekuasaan Kerajaan Carthage. Antara 439-533 M, Tunisia dikuasai oleh pasukan Vandal, sebelum ditak¬lukkan kembali oleh Kerajaan Roma Byzantium (533-647 M).
Keadaan geografis Tunisia, secara resmi Republik Tunisia (الجمهورية التونسية al-Jumhūriyya di-Tūnisiyya), adalah utara negara di Afrika . Ini adalah Maghreb negara dan berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Luas wilayahnya hampir 165.000 kilometer persegi (64.000 sq mi), dengan perkiraan populasi lebih dari 10,4 juta. Namanya berasal dari ibukota Tunis terletak di utara-timur.
Tunisia adalah yang terkecil dari bangsa-bangsa terletak di sepanjang pegunungan Atlas jangkauan. Bagian selatan negara ini terdiri darigurun Sahara , dengan banyak sisa yang terdiri dari tanah subur khususnya dan 1.300 kilometer (810 mil) dari garis pantai. Keduanya memainkan peran penting di zaman kuno, pertama dengan yang terkenal Fenisia kota Kartago , kemudian sebagai Romawi provinsi Afrika , yang dikenal sebagai “keranjang roti” dari Roma. Kemudian, Tunisia diduduki oleh Vandal selama abad ke-5 M, Bizantium pada abad ke-6, dan Arab di abad ke-8. Di bawah Kekaisaran Ottoman , Tunisia dikenal sebagai “Kabupaten Tunis”. Ini lewat di bawah Perancis protektorat pada 1881. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956 negara ini mengambil nama resmi dari “Kerajaan Tunisia” pada akhir pemerintahan Lamine Bey dan Dinasti Husainid . Dengan proklamasi republik Tunisia pada tanggal 25 Juli 1957, pemimpin nasionalis Habib Bourguiba menjadi presiden pertama.

B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana sejarah Tunisia?
2) Bagaimana kehidupan masyarakat Tunisia setelah kemerdekaan?
3) Bagaimana perkembangan Tunisia saat ini?
.

BAB II
PEMBAHASAN

A. SEJARAH TUNISIA
Tunisia yang saat itu lebih dikenal dengan nama Afrika menjadi pusat Kerajaan Romawi di Selatan Mediterania. Kedaulatan¬nya meliputi sebagian wilayah kekuasaan Kerajaan Carthage. Antara 439-533 M, Tunisia dikuasai oleh pasukan Vandal, sebelum ditak¬lukkan kembali oleh Kerajaan Roma Byzantium (533-647 M). Posisi kekuasaan Kerajaan Carthage (Numidia) dan Kerajaan Roma (Italia) sebelum Perang Punic II (218 SM). Setelah perang itu, Sardenia dan Sicilia dapat dikuasai kembali oleh Carthage. Sicilia berhasil direbut kembali oleh Roma setelah kemenangan mereka di perang Punic III (146 SM), yang mengawali kedaulatan Roma atas wilayah “Afrika”.
Seiring perubahan politik masa itu, Kairouan juga menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Dinasti Uma¬wiyah. Pada 698 M, pasukan Islam di bawah pimpinan Hassan bin an-Nu’man dan Musa bin Nashr berhasil me¬naklukkan Carthage, hingga ke¬mudian Islam cepat berkembang di Tunisia. Bahkan pada tahun 711 M –masa keemasan Dinasti Umaiyah– agama Islam telah tersebar ke daratan Eropa dengan berhasil menaklukkan Andalusia (Spanyol dan kawasan Iberia di sekitarnya). Pada tahun 748 M, Dinasti Umaiyah digantikan oleh Dinasti Abbasiah. Peris¬tiwa ini menyebabkan Tunisia terlepas dari peng¬awasan pusat kekhalifahan, namun kemu-dian dapat dikuasai lagi oleh Dinasti Abbasiah pada tahun 767 M. Pada tahun 800 M, Ibrahim Ibn Aghlab di¬tunjuk sebagai Guber-nur Afrika Utara yang berke¬dudukan di Kairouan. Pada masa ini, Mesjid Agung Ezzitouna didirikan di kotaTunis.
Masa-masa selanjutnya adalah era kejayaan peradaban Islam di Tunisia dan kawasan Arab Magh¬ribi. Dinasti Aghlabiah (767-910), Fatimiah (910-973), Ziridiah (973-1062), Almohad (1159-1228) dan Hafsiah (1230-1574) silih berganti memegang tampuk ke¬kuasaan di Tunisia, hingga ma¬suknya Tunisia dalam wilayah Khilafah Utsmaniah (1574-1591). Di masa Khilafah Utsmaniah ini, Tunisia menjadi wilayah otonom di bawah pemerintahan Dinasti Dey (1591-1659), Mouradi (1659-1705) dan Huseini (1705 –1957).
Perancis berhasil menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektoratnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Berbagai upaya dilaku¬kan Rakyat Tunisia untuk lepas dari protektorat ini. Usaha ini mencapai hasil pada tanggal 20 Maret 1956 dengan dibatalkannya Perjanjian Bardo dan diproklamirkannya kemerdekaan Tunisia. Saat itu pemerintahan tetap dipegang oleh seorang Bey (gelar raja di Tunisia) sebagai kepala negara. Pada tanggal 25 Juli 1957, Bey terakhir diturunkan oleh parlemen. Sejak saat itu Tunisia menjadi Republik dengan dipimpin oleh Habib Bourguiba sebagai Presiden pertamanya.

Di tengah kekacauan kehidupan politik dan ekonomi, pada tahun 1975, Habib Bourgiba mendapat gelar ’’Presiden Seumur Hidup’’. Lalu muncullah berbagai gerakan oposisi, seperti Gerakan Haluan Islam (Movement de la Tendance Islamique/MTI). Pengaruh gerakan ini dianggap membahayakan oleh pemerintah saat itu, hingga Presiden Bourguiba mengangkat Jenderal Zine El-Abidine Ben Ali, mantan Kepala Dinas Keamanan, sebagai Menteri Dalam Negeri. Ben Ali pun berusaha meredam gerakan ini hingga berhasil. Kemudian karena keberhasilannya ini, Ben Ali ditunjuk menjadi Perdana Menteri
Hanya berselang sebulan setelah pengangkatannya sebagai PM, pada tanggal 7 Nopember 1987 Ben Ali mengambil alih tampuk pimpinan kenegaraan. Habib Bourguiba diminta untuk melepaskan jabatan kepresidenan dengan alasan faktor kesehatan yang semakin lemah. Pada usianya yang mencapai 80-an, Borguiba dinyatakan pikun oleh team dokter Presiden. Pengambilalihan kekuasaan oleh Ben Ali yang berlangsung secara lancar dan aman disambut dengan penuh kelegaan oleh sebagian besar rakyat Tunisia dan juga oleh kalangan dunia Internasional.

B. KEHIDUPAN MASYARAKAT TUNISIA SETELAH KEMERDEKAAN
Tunisia mencapai kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1956 dipimpin oleh Habib Bourguiba , yang kemudian menjadi Presiden pertama Tunisia . Pada bulan November 1987, dokter menyatakan tidak layak untuk memerintah dan Bourguiba, dalam kudeta tak berdarah d’état, Perdana Menteri Zine El Abidine Ben Ali diasumsikan kepresidenan. Ia dan keluarganya kemudian dituduh korupsi dan menjarah uang negara dan melarikan diri ke pengasingan pada tahun 2011. Kehidupan masyarakart Tunisia setelah kemerdekaan dapat kita lihat dari berbagai bidang, antara lain:
1. Dalam bidang Politik
Tunisia adalah sebuah Republik Konstitusional, dengan seorang presiden menjabat sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintah, legislatif bikameral dan sistem pengadilan dipengaruhi oleh hukum sipil Perancis. Sementara Tunisia secara formal demokrasi dengan sistem multi-partai, yang sekuler Konstitusi Demokratik Rally (RCD), sebelumnya Neo Destour , telah mengendalikan negara sebagai salah satu rezim paling represif di Dunia Arab sejak kemerdekaannya pada tahun 1956. Presiden Ben Ali, sebelumnya Habib Bourguiba menteri ‘s dan tokoh militer, menduduki jabatan 1987-2011, setelah menyetujui ke kantor eksekutif Habib Bourguiba setelah tim ahli medis dinilai tidak layak Bourguiba untuk melaksanakan fungsi kantor sesuai dengan Pasal 57 dari konstitusi Tunisia. Peringatan dari Ali suksesi Ben, 7 November dirayakan sebagai hari libur nasional. Dia terpilih kembali secara konsisten dengan mayoritas besar setiap pemilu, yang terakhir menjadi 25 Oktober 2009, sampai ia melarikan diri dari negara tengah kerusuhan populer pada bulan Januari 2011.
Tunisia memiliki sistem presiden republik ditandai oleh sistem parlemen bikameral, termasuk Kamar Deputi , yang memiliki 214 kursi, 25% dari yang disediakan untuk ‘partai oposisi,’ dan Kamar Penasehat (112 anggota), yang terdiri dari wakil partai politik, organisasi profesi dilindungi oleh presiden, dan kepribadian ditunjuk oleh presiden Republik. Perdana Menteri dan kabinet, ditunjuk oleh presiden, memainkan peran yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan dan persetujuan perundang-undangan. Daerah gubernur dan administrator lokal juga ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebagian besar konsultatif walikota dan dewan kota dipilih. Presiden Konstitusi Demokrat Rally , atau RCD dalam singkatan dari Perancis, telah secara konsisten memenangkan mayoritas besar di parlemen dan pemilihan lokal. Hal ini terdiri dari lebih dari 2 juta anggota dan lebih dari 6000 pernyataan di seluruh negeri dan sebagian besar tumpang tindih dengan semua lembaga-lembaga negara penting. Meskipun partai ini berganti nama (di hari Bourguiba yang dulu dikenal sebagai Partai Sosialis Destourian), kebijakan perusahaan masih dianggap lebih banyak sekuler tapi tidak sosialis atau liberal. Langka bagi dunia Arab, wanita menyimpan lebih dari 20% dari kursi di kedua kamar parlemen.
Revolusi melati yang dilancarkan rakyat Tunisia berhasil melengserkan rejim diktator Zeine El Abidin Ben Ali yang telah berkuasa sekitar 23 tahun,meskipun dengan berbagai strategi coba dipertahankannya oleh berbagai kalangan yang sangat diuntungkan selama Ben Ali berkuasa di negeri produksen kurma terbesar di dunia tersebut.Kroni kroninya dan para elite politik yang sudah lama menikmati gratifikasi yang diberikan Ben Ali tentu saja enggan meninggalkan begitu saja berbagai fasilitas serta kemewahan tersebut.Perdana Menteri Tunisia,Mouhammed Ghannouchi yang sudah berkuasa sejak tahun 1999 bersama sama Zeine El Abedin Ben Ali menyarankan supaya Dewan Konstitusi Tunisia menunjuk Ketua Palemen Foued Mebezza sebagai presiden sementara Tunisia.Dan anjuran tokoh kepercayaan Ben Ali tersebut sesuai dengan konstitusi Tunisia pasal 56 dan 57 yang sesungguhnya muncul bukan atas aspirasi rakyat negeri yang terhimpit Aljazair dan Libya itu.Meskipun Mouhammed Ghannauchi segera menyerukan pembekuan kekuasaan Zeine El Abedin Ben Ali dengan mengadopsi kasus liburan definitif kepresidenan,namun kurang mendapat tanggapan posistif dari rakyat yang sudah lama menderita dibawah suatu rejim diktator Tunisia.
Sesuai konstitusi Tunisia ,pemilihan umum akan digelar enampuluh hari kedepan,serta kebebasan pers dan kebebasan berkumpul serta mengeluarkan pendapat didepan umum ,hak asasi manusia akan dijamin negara.Rakyat Tunisia masih belum yakin terhadap segala janji tersebut,dan mereka menolak keikutsertaan Partai pemerintah yang berkuasa sebelumnya dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan enam puluh hari kedepan.Suatu harga yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh rakyat dalam proses pelengseran rejim diktator Tunisia itu,tidak mau kehilangan momentum yang memberikan peluang kembalinya rejim diktator pimpinan Ben Ali atau diktator baru di Tunisia.Karenanya mereka mengecam masyarakat internasional ,terutama negara negara Eroupa yang sampai kinipun belum ada satupun diantaranya yang mengakui keberhasilan rakyat Tunisia tersebut.Memang negara negara Eropa dan AS masih mengkhawatirkan terhadap kesuksesan revolusi melati di Tunisia,karena mereka belum mengetahui dengan jelas siapa dalang tokoh intelektual dibalik keberhasilan rakyat Tunisia dalam menjungkalkan Ben Ali.Bisa diprediksikan sekiranya revolusi melati rakyat Tunisia disponsori oleh orang orang yang menurut perspektif Barat tersebut merupakan kelompok kelompok muslim fundamentalis ,ataupun terdiri dari orang orang yang simpati kepada al Qaeda maka dukungan Barat terhadap rakyat Tunisia tidak kunjung datang.Bahkan sebaliknya,tidak mustahil negara negara Eropa atau AS justeru akan berupaya mengembalikan kembali Zeine El Abedin Ben Ali ketampuk kekuasaannya di Tunis,ataupu paling tidak tokoh karbitan Barat yang bisa meredam perjuangan rakyat Tunisia sebagaimana mereka lakukan terhadap Hamas(Palestina),FIS(Aljazair)dan Taliban di Afghnistan.Tudingan bahwa di kawasan Afrika utara juga sudah terdapat para pengikut al Qaedah pimpinan Osamah bin Laden,yang kononnya pernah melancarkan beberapa serangan terhadap kepentingan Barat di Aljazair,Maroko,Nigeria .Beberapa minggu yang lalu terjadi penculikan terhadap warga Perancis di Nigeria,yang gagal diselamatkan oleh pasukan komando Perancis.Dalam konteks ini pula Nicolas Sharkazie menolak permintaan Zeine El Abedin Ben Ali untuk mendarat di wilayah Perancis,padahal secara historis Tunisia sudah banyak berbuat bagi kepentingan Perancis .
Sikap dingin dan kehati hatian para politisi negara negara Eropa dan Paman Sam dalam memandang masalah Tunisia tersebut bisa dimaklumi,karena sekarangpun berbagai komponen masyarakat di negara negara Arab sudah terpengaruh oleh keberhasilan raktyat Tunisia dalam menggulingkan rejim diktator Ben Ali,yang telah memicu aksi aksi rakyat di Yordania,Mesir,Aljazair,Yaman. Dan aksi aksi serupa juga akan terus bergulir melawan rejim rejim monarchi diktator Arab lainnya,seperti Maroko,Saudi Arabia .Bagi tetangga Tunisia seperti halnya Libya dan Aljazair sangat khawatir terhadap kemenangan rakyat Tunisia atas Ben Ali tersebut,karenanya kecuali Kolonel Muhammad Ghaddafi yang mengecam gerakan rakyat di negara tetangganya,sementara pemimpin negara negara Arab lainnya masih belum bersikap kemungkinan saja mereka masih menunggu bagaimana sikap negara negara Eropa dan AS.Karena para pemimpin negara negara Arab tersebut merupakan sekutu sangat penting dan strategis AS dan Eropa di kawasan itu.AS dan negara negara Eropa tidak akan mengakuinya sebelum mengetahui siapa tokoh intelektual dibalik penggulingan Zeine El Abedine Ben Ali di Tunisia tersebut,sebab pengakuannya akan berdampak sangat luas terhadap rejim rejim diktator Arab lainnya.Karenanya baik AS maupun negara negara Eropa sanagat hati hati dalam menyikapi pergolakan rakyat Tunisia .
2. Dalam bidang Ekonomi
Tuduhan telah dibuat terhadap rezim, menuduh itu menjadi kleptokrasi korup dengan anggota keluarga Trabelsi, terutama dalam kasus Imed Trabelsidan Belhassen Trabelsi , menguasai sebagian besar sektor bisnis di negara ini. Pada perusahaan Januari / Februari 2008 penerbitan, Foreign Policy Magazine melaporkan bahwa Tunisia Ibu telah menggunakan 737 Boeing Business Jet dari pemerintah untuk membuat “kunjungan resmi” ke ibukota mode Eropa, seperti Milan, Paris dan Jenewa. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perjalanan tidak pada jadwal perjalanan dinas. Wanita pertama telah digambarkan sebagai shopaholic . Baru-baru ini Tunisia menolak permintaan Perancis untuk ekstradisi dari dua Presiden keponakan, dari itu sisi Leila, yang dituduh oleh jaksa Negara Perancis memiliki dicuri dua mega- yacht dari marina Perancis. Rumor sudah beredar bahwa putra Ali Ben-di-hukum Sakher al-Materi (suami dan Leila putri Zine Nessrine) sedang prima untuk akhirnya mengambil alih negara.

3. Dalam bidang Sosial
Sejak tahun 1987 Tunisia telah secara resmi mereformasi sistem politiknya beberapa kali, menghapuskan kepresidenan hidup dan membuka parlemen kepada pihak oposisi. resmi pidato Presiden ini adalah penuh dengan referensi terhadap pentingnya demokrasi dan kebebasan berbicara. Menurut Amnesty International , “pemerintah Tunisia adalah menyesatkan dunia seperti menyampaikan citra positif tentang situasi hak asasi manusia di negeri ini sementara pelanggaran oleh pasukan keamanan terus berlangsung dan berkomitmen dengan impunitas “. [43]
Kebebasan pers resmi dijamin oleh pemerintah, meskipun gerai pers yang independen tetap dibatasi, seperti halnya sejumlah besar konten web. Menurut Devisa Neto Initiative, jurnalis sering terhambat dari pelaporan pada peristiwa kontroversial. Dalam prakteknya, tidak ada kritik publik rezim ditoleransi dan semua protes langsung adalah sangat ditekan dan tidak mendapatkan dilaporkan dalam media lokal. Ini merupakan kasus dengan demonstrasi publik terhadap nepotisme. Pada bulan Januari 2010 Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton disebutkan Tunisia dan Cina sebagai dua negara dengan sensor internet terbesar. The-‘internet yang dimiliki’ Publinet jaringan negara memiliki lebih dari 1,1 juta pengguna dan ratusan warung internet, yang memonitor dan filter lalu lintas. Ratusan ribu pemuda menghindari wajib militer wajib dan hidup dengan ketakutan penangkapan, meskipun tampak bahwa polisi pergi setelah mereka hanya waktu-waktu tertentu tahun (yang ‘undian’) dan sering membiarkan mereka pergi jika suap yang cukup dibayar. Tunisia wartawan dan aktivis hak asasi manusia yang diganggu dan pengawasan wajah dan penjara bawah kondisi yang berat. Lain diberhentikan dari pekerjaan mereka atau ditolak haknya untuk berkomunikasi dan bergerak bebas. Pihak berwenang juga mencegah munculnya peradilan yang independen, lebih lanjut menambah masalah.
Tunisia adalah satu-satunya negara di dunia Arab di mana poligami dilarang oleh hukum. Ini merupakan bagian dari ketentuan dalam Kode Pribadi Status negara itu, yang diperkenalkan oleh mantan presiden Bourguiba tahun 1956) Saat ini ada delapan lainnya partai politik kecil di Tunisia, enam di antaranya terwakili di parlemen. Sistem hukum Tunisia adalah berdasarkan kode sipil Perancis dan hukum Islam, pengadilan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Kode Status Pribadi masih salah satu kode sipil yang paling progresif di Timur Tengah dan dunia Muslim. Ditetapkan kurang dari lima bulan setelah Tunisia merdeka, kode ini dimaksudkan untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender dan pembaruan hukum keluarga, untuk memungkinkan kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih besar dan membuat Tunisia masyarakat yang sepenuhnya modern. Di antara reformasi lain, kode melarang praktek poligami dan penolakan, atau suami hak untuk menceraikan istrinya secara sepihak. Independen kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International , Freedom House , dan Perlindungan Internasional, telah mendokumentasikan bahwa hak asasi manusia dan politik dasar tidak dihormati. Rezim menghalangi dengan cara apapun yang mungkin pekerjaan manusia lokal organisasi hak asasi. Dalam Economist tahun 2008 Indeks Demokrasi Tunisia diklasifikasikan sebagai rezim otoriter keluar peringkat 141 dari 167 negara yang diteliti. Pada tahun 2008, dalam hal kebebasan pers, Tunisia menduduki peringkat 143 dari 173.

C. PERKEMBANGAN TUNISIA SAAT INI
Revolusi Tunisia
Sebagai tanggapan atas Tunisia revolusi 2010-2011 , Ben Ali menyatakan keadaan darurat di negara ini, dibubarkan pemerintah pada 14 Januari 2011, dan berjanji pemilu legislatif baru dalam waktu enam bulan. Tetapi pada hari yang sama Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi pergi di televisi negara mengatakan ia menganggap kekuasaan di Tunisia. laporan berita belum dikonfirmasi, mengutip sumber pemerintah tak dikenal di Tunisia, mengatakan bahwa Presiden telah meninggalkan negara. [ Gannouchi berdasarkan pidatonya pada Pasal 56 konstitusi Tunisia. Namun, kepala Tunisia Mahkamah Konstitusi, Fethi Abdennadher, menegaskan bahwa Gannouchi melanggar konstitusi, seperti Pasal 56 tidak berlaku untuk kondisi saat ini dan memerlukan seorang Presiden. Pasal 57 dari konstitusi menyatakan bahwa Presiden Parlamen harus mengambil kekuasaan eksekutif dan menyelenggarakan pemilu dalam 45 sampai 60 hari. Ia segera dikonfirmasi, bagaimanapun, bahwa Ben Ali memang melarikan diri ke Jeddah, Arab Saudi, di mana keberadaannya belum dikonfirmasi.Protes terus di Tunisia untuk memanggil untuk melarang partai yang berkuasa dan penggusuran dari semua anggota dari pemerintahan transisi yang dibentuk oleh Mohamed Ghannouchi. Akhirnya pemerintah baru menyerah pada tuntutan dan baru Perdana Menteri Beji caid-Essebsi ditunjuk oleh penjabat presiden pada Kamis, 3 Maret, 2011. Dua dari tindakan pertama yang dibuat setelah pengangkatan dari pemerintah baru keputusan pengadilan Tunisia untuk melarang partai RCD mantan penguasa dan untuk menyita semua sumber daya, dan keputusan oleh menteri dalam negeri melarang “polisi politik” termasuk apa yang telah dikenal sebagai keamanan negara pasukan khusus yang digunakan untuk mengintimidasi dan menganiaya aktivis politik Pada tanggal 26 Januari 2011, INTERPOL membenarkan bahwa Nasional Central Bureau (NCB) di Tunis telah mengeluarkan peringatan global melalui internasional jaringan INTERPOL untuk mencari lokasi dan penangkapan mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali dan enam dari sanak saudaranya.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Tunisia yang saat itu lebih dikenal dengan nama Afrika menjadi pusat Kerajaan Romawi di Selatan Mediterania. Kedaulatan¬nya meliputi sebagian wilayah kekuasaan Kerajaan Carthage. Antara 439-533 M, Tunisia dikuasai oleh pasukan Vandal, sebelum ditak¬lukkan kembali oleh Kerajaan Roma Byzantium (533-647 M). Pada era kejayaan peradaban Islam di Tunisia dan kawasan Arab Magh¬ribi. Dinasti Aghlabiah (767-910), Fatimiah (910-973), Ziridiah (973-1062), Almohad (1159-1228) dan Hafsiah (1230-1574) silih berganti memegang tampuk ke¬kuasaan di Tunisia, hingga ma¬suknya Tunisia dalam wilayah Khilafah Utsmaniah (1574-1591). Perancis berhasil menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektoratnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Berbagai upaya dilaku¬kan Rakyat Tunisia untuk lepas dari protektorat ini. Usaha ini mencapai hasil pada tanggal 20 Maret 1956 dengan dibatalkannya Perjanjian Bardo dan diproklamirkannya kemerdekaan Tunisia.
Tunisia mencapai kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1956 dipimpin oleh Habib Bourguiba , yang kemudian menjadi Presiden pertama Tunisia . Pada bulan November 1987, dokter menyatakan tidak layak untuk memerintah dan Bourguiba, dalam kudeta tak berdarah d’état, Perdana Menteri Zine El Abidine Ben Ali diasumsikan kepresidenan. Ia dan keluarganya kemudian dituduh korupsi dan menjarah uang negara dan melarikan diri ke pengasingan pada tahun 2011.
Tunisua mengalamu revolusi pada tahun 2010-2011. Sebagai tanggapan atas Tunisia revolusi 2010-2011 , Ben Ali menyatakan keadaan darurat di negara ini, dibubarkan pemerintah pada 14 Januari 2011, dan berjanji pemilu legislatif baru dalam waktu enam bulan. Tetapi pada hari yang sama Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi pergi di televisi negara mengatakan ia menganggap kekuasaan di Tunisia. laporan berita belum dikonfirmasi, mengutip sumber pemerintah tak dikenal di Tunisia, mengatakan bahwa Presiden telah meninggalkan negara. [ Gannouchi berdasarkan pidatonya pada Pasal 56 konstitusi Tunisia. Namun, kepala Tunisia Mahkamah Konstitusi, Fethi Abdennadher, menegaskan bahwa Gannouchi melanggar konstitusi, seperti Pasal 56 tidak berlaku untuk kondisi saat ini dan memerlukan seorang Presiden.

Daftar Pustaka

http://berita.mitrasites.com/pikiranrakyat/sejarah-tunisia.html
http://id.wordpress.com/tag/sejarah-interaksi-tunisia/
http://www.konspirasi.com/berita/sejarah-tunisia/
http://m.tempointeraktif.com/kolom/2011/02/07/316/
http://www.muchlisin.blogspot.com/2011/01/hamas-intifadhah-tunisia-pelopor.html
http://id.m.wikipedia.org/wiki/pendudukan_Perancis_di_Tunisia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s